Pemerintah Kota Batam

Pemko Batam berperan sebagai koordinator kebijakan daerah — dari perizinan terpadu hingga program pemberdayaan UMKM di tingkat kecamatan.

Sejak PP 25 & 28 Tahun 2025, sebagian besar perizinan di kawasan KPBPB beralih ke PTSP BP Batam (OSS/IBOSS). Kewenangan Pemko tetap relevan untuk wilayah luar kawasan kerja BP — termasuk Belakang Padang, Bulang, dan kawasan KEK tertentu — serta layanan non-perizinan daerah. KADIN mendukung MOU klarifikasi jalur Pemko vs BP Batam (rekomendasi riset perizinan 2026).

Hubungan dengan KADIN bukan simbolik. Pemko jadi mitra venue pelatihan, sosialisasi program digital UMKM, dan fasilitasi infrastruktur logistik perkotaan yang menyentuh operasional ekspor kecil.

Peran dalam Ekosistem KADIN

• Fasilitasi perizinan dan layanan terpadu — mengurangi friksi administratif pelaku usaha
• Mitra program pelatihan UMKM — koordinasi kecamatan untuk batch Pelatihan Digital 2026
• Koordinasi infrastruktur logistik — jalan akses gudang, kawasan UMKM, dan layanan publik pendukung

Ditautkan ke masalah adopsi digital UMKM, kompleksitas perizinan 16 sektor PTSP, dan solusi Program Akselerasi Digital.