BP Batam

BP Batam mengelola kawasan Free Trade Zone Batam — regulasi investasi, tata ruang industri, dan koordinasi kepabeanan yang menjadi tulang punggung daya saing pulau ini.

Melalui Pusat PTSP BP Batam (ptsp.bpbatam.go.id), BP Batam menyelenggarakan perizinan terintegrasi berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2025 (KPBPB) dan PP Nomor 28 Tahun 2025 (perizinan berusaha berbasis risiko), berlaku sejak Juni 2025.

PTSP — 16 Sektor Perizinan

Pelimpahan kewenangan pusat mencakup 16 sektor dengan 2.416+ jenis layanan perizinan dan non-perizinan (data BP Batam, 2025–2026). Sektor perizinan berusaha yang dikelola PTSP meliputi:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian (termasuk perkebunan & peternakan dalam pelimpahan PP 25/2025)
3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
5. Perindustrian
6. Perdagangan
7. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
8. Transportasi
9. Kesehatan, Obat dan Makanan
10. Pendidikan dan Kebudayaan
11. Pariwisata
12. Keagamaan
13. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem Transaksi Elektronik
14. Pertahanan dan Keamanan
15. Ketenagakerjaan

Daftar resmi: portal PTSP BP Batam (2026).

Sistem Perizinan Elektronik

Sistem	Fungsi
OSS RBA (oss.go.id)	NIB & perizinan berusaha berbasis risiko nasional
IBOSS (iboss.go.id)	Perizinan khusus KPBPB Batam, terintegrasi OSS
BSW Online	Izin tata ruang & peruntukan lahan

Layanan tatap muka: Mal Pelayanan Publik Kota Batam, Senin–Jumat 07:30–16:30 WIB.

Peran dalam Ekosistem KADIN

• Regulasi dan fasilitas di kawasan FTZ — landasan legal untuk rekomendasi kebijakan KADIN
• Koordinasi kepabeanan dan logistik — terkait studi e-document UMKM ekspor
• Mitra riset kebijakan investasi & Navigator Perizinan PTSP KADIN (2026)
• Target Persetujuan Lingkungan (PL) 29 hari kerja (Permen LHK 22/2025)

Stakeholder ini ditautkan ke masalah logistik FTZ, kompleksitas perizinan 16 sektor PTSP, solusi digitalisasi dokumen, dan Program Vokasi Industri.